Jakarta, STABILITASBISNIS.COM – Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menegaskan, Indonesia bisa melewati tekanan pademi Covid-19 yang berdampak kepada multisektor berkat kerjasama semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, hingga pelaku usaha dan masyarakat.
Dari sisi legislatif, kata Dito, Komisi XI memberikan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan mandat Perpu No 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU NO 2 Tahun 2020. DPR juga memberikan dukungan APBN, Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), juga orkestrasi kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan lainnya. “Atas kebijakan yang sudah dilakukan, kami yakin optimismis pada triwulan II-2021, ekonomi bisa tumbuh 7,7 persen, setelah empat triwulan mengalami kontraksi akibat covid,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto dalam Virsem ke-57 yang digelar LPPI Kamis (2/9/2021).
Menurut politisi dari Partai Golkar tersebut, eskalasi kasus covid akibat varian delta menyebabkan respon penanganan harus cepat, dengan cara menerapkan PPKM di seluruh Indonesia, membuat mobilitas masyarakat terganggu. Apalagi di tengah ketidakpastian global yang tinggi, pemulihan ekonomi Amerika dan negara lainnya masih harus diwaspadai, supaya tidak memberi dampak buruk ke indonesia.
“Maka pemerintah dan DPR sepakat bahwa APBN merespon dengan refocusing dan realokasi ke sektor kesehatan, juga tetap fokus ke pendidikan, infrastruktur, SDM dan prioritas lainnya. Sisi lain adalah reformasi struktural yang terus dikawal Komisi XI DPR. Sebab pemerintah komit reformasi anggaran yang dilakukan untuk tercapai UU Keuangan Negara,” pungkas Dito.
Kendati demikian, Dito menegaskan bahwa dalam mencapai target agenda pemulihan ekonomi, tidak dapat dilakukan hanya melalui transfer keuangan daerah dan belanja pemerintah pusat, melainkan juga investasi pemerintah ke BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) setiap tahunnya.
Dia menguraikan, di tahun 2020 PMN yang diberikan kepada negara ke BUMN mencapai Rp187 triliun. Dampaknya, BUMN menyetor dividen senilai Rp377.8 triliun dan menyumbang penerimaan pajak Rp1518,7 Triliun. “Anggaran yang disuntikan negara ke BUMN dalam 5 tahun terakhir naik signifikan karena pemerintah fokus pada program pembangunan infrastruktur. Tahun anggaran 2021, pemerintah alokasi PNM BUMN Rp42,38 Triliun, dioptimalkan untuk kinerja BUMN dan memberi dampak signifikan bagi kondisi sosial ekonomi,” katanya.
Dia menjelaskan, investasi pemerintah di BUMN dibutuhkan sebagai katalis pemacu pembangunan kegiatan ekonomi nasional dan diyakini dapat menjadi agen pembangunan karena aktifitasnya memiliki outcome yang tinggi. “Tetapi pengawasan harus terus dilakukan agar pemberian PMN ke BUMN kebermanfaatannya tercapai,” katanya.
(ed: ydr-001)