Jakarta, STABILITASBISNIS.COM – Infrastruktur digital yang disediakan bagi publik berperan penting dalam mendukung produk finansial yang bermanfaat bagi peningkatan inklusi keuangan. IDP dapat mencakup sistem digital dalam pengenalan identitas pengguna, proses pembayaran digital serta transaksi keuangan, dan pertukaran data/informasi. Dengan IDP yang optimal, maka hambatan inklusi keuangan seperti tantangan geografis dan biaya transaksi dapat teratasi menuju pertumbuhan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. IDP telah mengubah jutaan hidup penduduk melalui keuangan inklusi yang maju. Demikian mengemuka dalam simposium bertema “DPI for Advancing Financial Inclusion and Productivity Gains towards attaining Sustainable Development Goals” sebagai acara pendukung pertemuan ketiga GPFI (Global Partnership for Financial Inclusion), yakni kelompok kerja G20 berfokus pada inklusi keuangan global, dalam Presidensi G20 India 2023, diselenggarakan di Nusa Dua, Bali (24/6).
Pada kesempatan itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, menyampaikan tiga hal berkaitan dengan pentingnya peran IDP. Pertama, IDP memberikan dasar bagi inovasi digital sekaligus meningkatkan produktivitas yang mendorong transformasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kedua, dengan mengoptimalkan IDP, kita dapat memfasilitasi layanan keuangan seluruh masyarakat secara lebih mudah dan cepat. Ketiga, negara anggota G20 harus mengembangkan literasi keuangan bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan konsumen, hal ini termasuk perlindungan data pribadi, peraturan serta penegakan pengawasan dalam transaksi digital. “Mari kita secara bersama mewujudkan visi ekosistem keuangan digital yang kuat untuk memperluas keuangan inklusif. Kami mengapresiasi diskusi mengenai IDP serta hasil yang diberikan GPFI di bawah Presidensi India,” pungkas Deputi Gubernur Filianingsih.
Di Indonesia, sistem pembayaran menjadi elemen kritikal dalam penyediaan IDP. Pembayaran digital menjadi praktik IDP yang didukung penuh oleh Bank Indonesia, setidaknya dalam tiga area. Pertama dalam digitalisasi program bantuan sosial, kedua elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah dan ketiga di area transportasi melalui mekanisme omnichannel pembayaran digital yang salah satunya diimplementasikan di proyek nasional integrasi transportasi Jabodetabek. Akselerasi penerapan IDP ini didukung oleh kuatnya potensi digitalisasi Indonesia antara lain pengguna internet yang telah mencapai 74%, pedagang yang telah mengadaptasi metode pembayaran digital yang mencapai 98%, serta berkembangnya fintech dan e-commerce yang menyediakan ragam solusi pembayaran.
Pada kesempatan yang sama, Chief General Manager-In-Charge Bank Sentral India, Sonali Sen Gupta, menyampaikan apresiasinya terhadap kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan GPFI dan side event terkait infrastruktur publik digital. Sonali menilai, kemajuan inklusi keuangan berpotensi untuk memperluas peluang bagi seluruh belahan masyarakat untuk menjadi bagian dari sektor formal. GPFI menargetkan inklusi keuangan universal dengan mengedepankan visi bersama dari seluruh pemimpin menuju masa depan yang merata. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan PBB adalah memandang inklusi keuangan sebagai faktor kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Untuk itu, pada dua pertemuan sebelumnya mengemuka usecase dari IDP dalam inovasi pembayaran digital untuk memperkuat ketahanan ekonomi.
Dalam naungan Presidensi G20 India, GPFI telah mengidentifikasi IDP yang diproritaskan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan produktivitas. Working Group ini akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan implementasi IDP tersebut. Dalam simposium itu, para pakar dan berbagai delegasi G20 berbagi resep dan kisah sukses implementasi IDP di negaranya. Contohnya adalah Indonesia dengan e-KTP, BI-FAST dan QRIS, Brazil dengan pembayaran cepat “PIX” dan India dengan “UPI”. Hadir sebagai pembicara dalam simposium antara lain Deputi Gubernur Bank Sentral Brazil, Mauricio Moura, Co-Lead Digital Public Good Alliance, Liv Marte Nordhaug, UNDP Chief Digital Office, Keyzom Ngodup Massaly, Advisor Senior Bank Sentral Arab Saudi, Haitham Al Ghulaiga, GPFI Lead, Ozlem Oktay serta Co-Founder Sahamati, Siddhart Shetty. Berlaku sebagai moderator Advisor Ekonomi menteri Keuangan India, Chanchal Chand Sarkar.
Simposium ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya IDP sebagai fasilitas publik penting dalam mendorong inklusi keuangan digital dan pemahaman akan aspek-aspek yang harus diperhatikan termasuk prakondisi yang harus disediakan dalam membangun IDP. Dukungan dari praktisi dan negara yang berpengalaman akan melengkapi pemahaman untuk mengatasi tantangan implementasi IDP. Acara ini menjadi jalan pembuka bagi pertemuan GPFI yang akan berlangsung dua hari ke depan, yakni pada 25-26 Juni 2023 di Nusa Dua, Bali. Sebagai negara sahabat India yang turut mendorong keuangan inklusif di negaranya, Indonesia berkesempatan menjadi host untuk acara Presidensi G20 India ini. Terdapat pula pameran produk UMKM di antaranya makanan ringan, wastra sekaligus proses tenun secara langsung.
