Jakarta, STABILITASBISNIS.COM – Nama Krisdayanti, beberapa hari ini kembali mencuat. Bukan karena single baru yang akan dirilis, juga bukan karena persoalan rumah tangganya yang beberapa tahun lalu sempat membuat heboh. Dan juga bukan karena perannya sebagai anggota dewan yang begitu gemilang, tapi karena pengakuan yang disampaikannya pada kanal Youtube Akbar Faisal mengenai penghasilannya sebagai wakil rakyat.
KD, begitulah singkatan populernya, memang sudah memiliki profesi baru sejak 2019, yaitu menjadi wakil rakyat dari partai penguasa, PDI-P. Di dalam obrolan tersebut, anggota Komisi IX yang menangani kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan ini menjawab pertanyaan Akbar mengenai tunjangan yang didapatkannya selama menjadi anggota DPR. Jawaban itulah, yang akhirnya menimbulkan kehebohan jagat sosial media. Inilah pengakuan KD, mengenai rincian penghasilannya:
- Gaji Pokok (Diterima setiap Tanggal 1) : Rp 16 juta
- Tunjangan (Diterima Setiap tanggal 5) : Rp 59 juta
- Dana Aspirasi (5 x dalam setahun)Â : Rp 450 juta
- Uang Kunjugan Ke Dapil (8x dalam Setahun) Rp 140 juta
Kok membuat heboh? Itulah pertanyaaannya. Kalau memang benar, anggota dewan yang terhormat tersebut menerima pendapatan seperti itu, memangnya kenapa?
Nah, itulah persoalannya. Kehebohan terjadi karena publik menilai kinerja legislatif selama ini boleh bisa dikatakan minim prestasi. Kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari prestasinya dan tidak ada yang menonojol. Dengan kondisi seperti itu, dirasa belum pantas menerima penghasilan yang sebegitu besarnya. Apalagi penghasilan itu pasti bersumber dari uang negara.
Mungkin ceritanya akan berbeda, bila mayoritas publik menilai bahwa kinerja legislatif masuk ke dalam kategori memuasakan. Dan benar-benar menjadi lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat, dengan menjalankan proses check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan baik.
Kemudian persoalan lainnya adalah, yang melihat dari sisi kepantasan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk karena pandemi Covid-19, apakah pantas wakil rakyat mendapatkan penghasilan seperti itu. Sementara rakyat yang diwakilinya, masih banyak yang harus banting tulang, main kucing-kucingan dengan petugas demi mencari sesuap nasi untuk mempertahankan hidup di tengah pembatasan aktifitas karena penerapan PPKM.
Tapi terlepas dari semua kehebohan yang terjadi, bagaimana menurut Anda?